Pemkab Magelang Minta Regulasi, Terkait Kontribusi Positif Pendapatan Daerah dari TWCB

MAGELANG,lintasmagelang.com – Bupati Magelang diwakili oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Adi Waryanto menginginkan adanya regulasi terkait tentang kontribusi positif pendapatan daerah dari Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB). Hal tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Indonesia, Muhajir Effendy saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Borobudur, Rabu (17/2/2021).

“Barang kali ke depan, melalui Bapak Menteri PMK ada regulasi yang nantinya bisa memberikan sisi kontribusi positif bagi pendapatan daerah termasuk juga bina lingkungan di desa-desa sekitar Borobudur,” kata Adi

Papan nama Candi Borobudur sebagai tempat favorit berfoto, foto : Dharma

Dirinya juga mengatakan jika selama ini secara regulasi sesuai dengan Undang-undang 25 Tahun 2009, daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak yang terkait dengan Kawasan Borobudur. Ada dua pajak yang bisa di ambil sesuai dengan kewenangan yaitu pajak parkir dan pajak hiburan. Padahal menurutnya pajak parkir tidak terlalu besar untuk kawasan Borobudur dikarenakan prosentasenya kecil.

sabar lur..

” Selain itu kita juga mendapatkan pajak hiburan apabila di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) ada kegiatan atau aktivitas hiburan, tapi kalau tidak ada aktivitas hiburan maka kita tidak dapat pajak,” jelasnya.

Pajak hiburan yang rutin didapatkan adalah pajak dari permainan gajah, namun prosentasenya dirasa masih cukup kecil.

” Kalau pajak yang besar dari hiburan adalah saat PT TWCB mengadakan show, salah satunya konser besar bertaraf internasional dengan mengundang artis luar negeri, Mariah Carey beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Sementara terkait karcis atau tiket masuk kawasan TWCB, menurut Adi hal tersebut tidak masuk dalam pajak daerah.

” Karcis atau tiket itu sebetulnya berpotensi bisa memberikan pajak daerah yang sangat besar,” lanjutnya

Ditempat yang sama, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Edi Setijono mengatakan jika TWCB merupakan BUMN yang akan taat kepada perundang-undangan.

” TWCB ini merupakan BUMN. Dan kami akan taat terhadap peraturan perundangan. Jadi yang kami jalankan berdasarkan aturan perundangan. Kalau memang nanti ada aturannya (regulasi baru terkait pajak daerah) maka kami pasti akan menjalankannya,” kata, Edy Setijono.(Dw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *