Regulasi Yang Berubah-ubah Menyulitkan Pemerintah Desa Mengambil Kebijakan Penanganan Covid-19

SALAM – Regulasi yang masih berubah-ubah menjadikan Pemerintah Desa kesulitan untuk menentukan kebijakan penanganan Covid-19. Kenyataan tersebut muncul ketika dilakukan jajak pendapat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Magelang, Budi Supriyanto, S.S.,M.M dari Fraksi PDI Perjuangan di Pendopo alit Dusun Probolinggo Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Selasa (05/05).

Reses sendiri adalah sebuah kewajiban dari masing-masing anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan segalaxsesuatu yang tengah terjadi dan berkembang di masyarakat.

” Kami berkewajiban dalam masa reses ini mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Reses kali ini sifatnya khusus karena masyarakat berada di tengah Pandemi Covid-19. Jadi pembahasan dan pengajuan aspirasi ya tentang penanganan itu (Covid-19-red).” Kata Budi Supriyanto ketika dihubungi LintasMagelang.com.

sabar lur..

Dirinya ingin mendengar dari masyarakat secara langsung tentang dampak Covid-19. Baik itu dampak bagi masyarakat, Pemerintah Desa, Tenaga Kesehatan. Kegiatan hari itu dikuti oleh 25 orang yang terbagi menjadi dua gelombang.

” Karena ini adalah reses khusus, maka regulasinya juga khusus. Peserta hanya dibatasi sejumlah 25 orang dan itupun tidak bisa dilakukan dalam waktu sekali. Maka kegiatan ini kami bagi menjadi dua gelombang. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari Pemerintah Desa, Petugas Kesehatan, Tokoh Masyarakat dan Relawan Gugus Tugas Desa. ” Lanjut Budi

Salah satu yang menarik dalam pembahasan kegiatan reses tersebut adalah ketika Kepala Desa Gulon, Nanang Bintartana menyampaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di desa terkait dengan penanganan Covid-19.

” Menurut kami permasalahan di tingkat desa hampir sama mas, salah satunya adalah tentang regulasi yang berubah-ubah, sementara kami dikejar waktu, dikejar tuntutan masyarakat untuk segera mengambil kebijakan terkait dengan penanganan Covid-19 ini.” Kata Nanang

Dirinya mengharapkan agar regulasi-regulasi tersebut segera ditetapkan atau di clear kan. Hal itu nantinya akan membuat kepastian tentang langkah yang akan diambil oleh dirinya selaku Kepala Desa.

” Kalau masih berubah-ubah (regulasi-red) ya kami mau melangkah juga ragu-ragu. Tapi kami harus tetap melangkah. Resiko kami terlalu berat kalau belum ada regulasi yang pasti.” Tambahnya.

Dalam kegiatan reses tersebut dirinya juga mengusulkan untuk segera diberikan solusi terkait dengan masyarakat terdampak Covid-19 yang belum tercakup dalam BDT (Basis Data Terpadu)

” Semuanya kan sekarang mengacunya pada BDT, sementara sekarang ini kan keadaan darurat, dan semua masyarakat terkena dampaknya. Kami mau memberikan bantuan kepada mereka namun terkendala, karena ada yang belum masuk BDT tersebut. Pusing mas jadinya. Karena ini darurat maka sebaiknya aturannya juga harus darurat. Kami minta dirubah ini.” Lanjut Nanang.

Selain permasalahan regulasi yang masih berubah-ubah, Budi Supriyanto juga mengatakan jika permasalahan yang lain adalah terkait dana desa yang turun secara per termin. Padahal di lapangan kebutuhan masyarakat tidak bisa jika dibuat per termin.

” Kebutuhan masyarakat kan tidak bisa dibuat termin. Selain itu dari Bidan Desa juga menyampaikan kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya kelengkapan APD yang belum standar, jadi selama ini komunikasi dengan ODP atau pemudik yang menjalani isolasi mandiri hanya sebatas lewat Video Call.” Lanjut Budi.

Dari berbagai masukan permasalahan yang ada Budi Supriyanto akan melaporkan secara tertulis. Hasil reses tersebut nantinya akan di resume oleh Sekretaris Dewan.

” Ya nanti hasil reses ini juga akan diparipurnakan secara internal dan hasilnya akan disampaikan kepada eksekutif apabila memang itu ada hubungannya dengan kegiatan penanganan Covid-19 dan masukan dari masyarakat.” Jelasnya.

Kegiatan reses yang kali ini didanai pribadi oleh setiap anggota DPRD, mempunyai harapan kedepan ada winning solution. Yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, sehingga penanganan Covid-19 akan bisa maksimal dilakukan.

Budi Supriyanto juga berpesan agar masyarakat tetap selalu menjaga imunitas tubuh dan kesehatan. Fisikal distancing juga harus dipatuhi untuk kebaikan bersama.

” Untuk pemerintah kami harapkan dapat segera menyelesaikan khususnya untuk Basis Data Terpadu bagi masyarakat penerima BLT, supaya dapat segera terealisasi karena ini merupakan hal yang paling pokok dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.” Pungkasnya.(Dw)

(Foto : Kegiatan reses yang dilakukan di Pendopo Alit oleh Budi Supriyanto,S.s, M.m)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *