Tindaklanjuti Jateng Dirumah Saja, Ada Kemungkinan PPKM Mikro Diterapkan

KOTA MUNGKID, lintasmagelang.com – Seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang relatif menjalankan ‘Gerakan Jateng Di Rumah Saja’ sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Magelang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto di sela-sela kegiatan vaksinasi Covid19 dosis kedua di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (08/02/2021).

Bahkan menurutnya di tempat wisata, pasar, pertokoan dan mall telah dilaksanakan relatif dengan baik.

” Tempat wisata, pasar, pertokoan, dan Mall relatif bagus. Penurunan arus lalulintas di wilayah Kabupaten Magelang juga signifikanvselama pelaksanaan gerakan Jawa Tengah di rumah saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 kemarin,” kata Adi

sabar lur..
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto, foto : istimewa

Kendati demikian, menurutnya efektivitas gerakan Jawa Tengah Di Rumah Saja belum dapat dilihat pada saat ini. Paling tidak dampaknya dapat dilihat sekitar 10 sampai dua minggu yang akan datang.

” Untuk menindaklanjuti gerakan tersebut, rencananya kemungkinan akan ada program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan instruksi Nomor 3 se-Indonesia termasuk Jawa Tengah per hari ini pun (8/2) Gubernur Jawa Tengah sedang membahas bersama Bupati/Walikota se-Jateng untuk persiapan PPKM Mikro.” Jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut nantinya akan dilakukan dari tingkat desa, bahkan akan dilakukan tracing sampai di tingkat RT/RW.

” Desa nanti akan diarahkan untuk membuat posko dan juga isolasi terpusat. Jadi apabila ada yang terpapar covid tidak lagi isolasi mandiri namun dilakukan isolasi terpusat. Tapi nanti formulanya masih disusun oleh Pemerintah Provinsi,” terangnya

Dirinya menambahkan bahwa, dari hasil Vicon Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat nanti kegiatan PPKM Mikro tersebut akan diarahkan dengan anggaran APBDes. Namun Gubernur Jateng mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar ada payung hukum untuk melakukan refocusing penggunaan dana desa tersebut.(Dw/Rmy)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *